Eks Pimpinan Ponpes Abul Barokat Ditahan, Polisi Dalami Kasus Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Santri

Bagikan:
Cetak Dokumen: Tekan Ctrl + P
Eks Pimpinan Ponpes Abul Barokat Ditahan, Polisi Dalami Kasus Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Santri
LOMBOK TENGAH, Warta Mandalika – Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santri di Pondok Pesantren Abul Barokat Wannafahat, Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, memasuki tahap lanjutan. Mantan pimpinan pesantren tersebut, M. Imanuddin Sumar, resmi ditahan oleh penyidik Satreskrim Polresta Lombok Tengah pada Sabtu (10/10/2026).

Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan selama kurang lebih lima jam, mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WITA. Setelah pemeriksaan selesai, penyidik membawa tersangka ke Rumah Tahanan Polresta Lombok Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kasi Humas Polresta Lombok Tengah, IPTU Lalu Brata Kusnadi, membenarkan penahanan tersebut. Ia menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah penyidik memperoleh sedikitnya dua alat bukti yang dinilai cukup untuk mendukung proses penyidikan.

Menurutnya, penahanan merupakan bagian dari tahapan penegakan hukum guna mendalami perkara yang sedang ditangani kepolisian.

Penyidik menetapkan masa penahanan selama 20 hari ke depan. Dalam periode tersebut, kepolisian akan melanjutkan pendalaman perkara sekaligus melengkapi berkas penyidikan sebelum dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

Dalam perkara ini, tersangka dijerat dengan ketentuan hukum alternatif yang mencakup Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

IPTU Lalu Brata Kusnadi menyebutkan bahwa ancaman pidana dalam perkara tersebut dapat mencapai 15 tahun penjara.

Meski demikian, kepolisian menegaskan bahwa penahanan merupakan bagian dari proses hukum dan bukan bentuk pemidanaan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Saat ini, penyidik masih berfokus menyelesaikan berkas perkara untuk proses hukum berikutnya. Perkembangan penanganan kasus akan mengikuti hasil penyidikan serta tahapan hukum yang berlaku.

Warta Mandalika akan terus memantau perkembangan perkara ini dengan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan, akurasi informasi, serta asas praduga tak bersalah.

Diskusi & Komentar Pembaca 0

Tulis Tanggapan Anda

Belum Ada Komentar

Jadilah yang pertama memberikan pandangan pada artikel ini.