DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha
Pengesahan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Keputusan diambil setelah seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan terhadap RUU Pelindungan Ketenagakerjaan untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebanyak 326 anggota DPR tercatat hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi regulasi khusus yang mengatur berbagai aspek hubungan ketenagakerjaan. Aturan tersebut memuat 23 bab dan 313 pasal yang mencakup sejumlah persoalan, mulai dari hubungan kerja, pengupahan, tenaga kerja asing, pemutusan hubungan kerja (PHK), keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga perlindungan bagi kelompok pekerja rentan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Putih Sari, mengatakan penyusunan regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat hak-hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan terhadap pekerja rentan.
Selain memberikan perlindungan kepada pekerja dan pencari kerja, aturan baru tersebut juga ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemberi kerja serta menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja.
Pengesahan UU ini juga merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, MK meminta agar pengaturan mengenai ketenagakerjaan dipisahkan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan dibentuk dalam undang-undang ketenagakerjaan tersendiri. Batas waktu yang diberikan MK berakhir pada 31 Oktober 2026.
Salah satu perubahan penting yang menjadi perhatian dalam regulasi baru ini adalah penguatan perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa ketentuan pesangon mengalami penyesuaian untuk memberikan manfaat lebih besar kepada pekerja yang terkena PHK. Regulasi tersebut juga memperketat ketentuan PHK dengan alasan efisiensi biaya.
Selain itu, pemerintah menyatakan bahwa UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga dirancang untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja informal dan pekerja pada sektor ekonomi digital. Perkembangan dunia kerja yang semakin beragam menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan regulasi tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai pembahasan regulasi telah melalui proses panjang dengan melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pekerja, serikat buruh, pengusaha, dan masyarakat.
“Pemerintah berpandangan bahwa RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan secara keseluruhan memperkuat pelindungan ketenagakerjaan, baik bagi pekerja atau buruh, pencari kerja, peserta pemagangan, maupun pengusaha,” kata Yassierli.
Di sisi lain, pengesahan UU tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat posisi pekerja, tetapi juga mampu menciptakan keseimbangan dengan kepentingan dunia usaha. Kepastian hukum dan hubungan industrial yang lebih jelas dinilai penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus mendorong terbukanya lapangan pekerjaan.
Dengan disahkannya regulasi ini, pemerintah dan DPR memiliki pekerjaan lanjutan untuk memastikan implementasi aturan berjalan efektif di lapangan. Pengawasan terhadap perusahaan, kepastian pemenuhan hak pekerja, serta sosialisasi terhadap ketentuan baru menjadi bagian penting agar semangat pelindungan ketenagakerjaan tidak berhenti pada pengesahan undang-undang.
Bagi jutaan pekerja di Indonesia, pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi momentum penting untuk memperkuat kepastian atas hak-hak mereka. Pada saat yang sama, dunia usaha diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan baru secara bertahap sehingga perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha dapat berjalan beriringan.
Diskusi & Komentar Pembaca 0
Tulis Tanggapan Anda
Belum Ada Komentar
Jadilah yang pertama memberikan pandangan pada artikel ini.