Desa Berdaya di NTB: Jangan Sampai Anggaran Berdaya, tetapi Masyarakat Tetap Tak Berdaya

Bagikan:
Cetak Dokumen: Tekan Ctrl + P
Desa Berdaya di NTB: Jangan Sampai Anggaran Berdaya, tetapi Masyarakat Tetap Tak Berdaya
Oleh: Rian Hakiki
Program Desa Berdaya yang digagas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sejatinya membawa harapan baru bagi arah pembangunan desa. Program ini menawarkan pendekatan pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik maupun penyaluran bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat melalui pengembangan potensi lokal, penguatan ekonomi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Secara konseptual, gagasan tersebut patut diapresiasi. Desa tidak seharusnya terus-menerus ditempatkan sebagai objek penerima program pemerintah. Sebaliknya, desa harus menjadi subjek yang mampu mengenali persoalan, mengelola sumber daya, membangun kekuatan ekonomi, dan menentukan arah pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakatnya sendiri.
Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah Desa Berdaya benar-benar akan melahirkan masyarakat yang mandiri, atau justru berpotensi menjadi program pembangunan yang berhenti pada penyaluran anggaran dan pemenuhan target administratif?
Pertanyaan ini penting untuk dijawab, terutama ketika program tersebut mulai diarahkan sebagai salah satu instrumen percepatan pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi masyarakat di NTB.
Antara Gagasan Besar dan Realitas Pelaksanaan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2025, Program Desa Berdaya memiliki dua skema utama, yakni Desa Berdaya Transformatif dan Desa Berdaya Tematik.
Skema transformatif diarahkan kepada rumah tangga miskin ekstrem melalui pendekatan graduasi, perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, inklusi keuangan, dan pemberdayaan sosial. Sementara itu, skema tematik berorientasi pada pengembangan potensi unggulan wilayah melalui dukungan teknis, pendampingan, pembiayaan, dan penguatan sosial.
Dari sisi kebijakan, desain tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menghubungkan penanganan kemiskinan dengan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Artinya, masyarakat tidak cukup hanya diberikan bantuan, tetapi juga perlu didorong agar memiliki kemampuan produktif dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Akan tetapi, kebijakan yang baik di atas kertas belum tentu berjalan efektif ketika berhadapan dengan kompleksitas persoalan di lapangan.
Salah satu persoalan mendasar dalam program pemberdayaan adalah kecenderungan menyamakan kebutuhan masyarakat dengan desain program yang telah disiapkan pemerintah. Padahal, setiap desa memiliki karakteristik sosial, ekonomi, geografis, serta kapasitas sumber daya manusia yang berbeda.
Tidak semua desa memiliki potensi usaha yang sama. Tidak semua masyarakat memiliki keterampilan berwirausaha. Bahkan, tidak semua keluarga miskin ekstrem memiliki kondisi dan kemampuan yang memungkinkan mereka langsung menjalankan kegiatan ekonomi produktif.
Karena itu, pendekatan pemberdayaan tidak boleh dilakukan secara seragam. Program yang dipaksakan tanpa pemetaan kebutuhan dan kesiapan masyarakat justru berisiko melahirkan kegiatan yang tidak berkelanjutan.
Belajar dari Mojokerto: Program Berhasil Belum Tentu Tanpa Persoalan
Persoalan tersebut bukan sekadar kekhawatiran teoritis. Penelitian Khoirun Nisak dan Bambang Kusbandrijo (2025) berjudul Analisis Kinerja Program Desa Berdaya di Kabupaten Mojokerto memberikan pelajaran penting mengenai dinamika pelaksanaan program pemberdayaan desa.
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kinerja Program Desa Berdaya di Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan berhasil, meskipun masih membutuhkan peningkatan. Faktor pendukungnya meliputi kepemimpinan birokratis dan komunikasi tim yang berjalan baik. Sementara itu, salah satu hambatan yang ditemukan adalah keterbatasan kapasitas individu dalam memahami program.
Penelitian tersebut juga menyoroti persoalan pemahaman pemerintah desa dalam menggali dan memetakan potensi wilayah. Akibatnya, sebagian keluaran program tidak berkelanjutan. Di sisi lain, terdapat masyarakat penerima program yang belum sepenuhnya memahami bidang usaha yang dijalankan sehingga memengaruhi komitmen dalam mengembangkan usaha tersebut.
Temuan ini harus menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah kabupaten.
Pengalaman Mojokerto tidak dapat langsung dianggap sebagai gambaran kondisi NTB. Namun, penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak cukup hanya ditopang oleh ketersediaan anggaran dan dukungan birokrasi. Kapasitas pelaksana, pemahaman masyarakat, ketepatan pemetaan potensi, serta keberlanjutan usaha merupakan faktor yang tidak boleh diabaikan.
Dengan kata lain, jangan sampai program terlihat berhasil dalam laporan, tetapi tidak memberikan perubahan berarti dalam kehidupan masyarakat.
Kritik: Jangan Terjebak pada Logika Proyek
Menurut saya, terdapat sejumlah hal yang perlu dikritisi dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya di NTB.
Pertama, persoalan ketepatan sasaran. Program yang menyasar masyarakat miskin ekstrem harus memiliki basis data yang akurat, mutakhir, dan dapat diverifikasi. Kesalahan dalam pendataan dapat menyebabkan keluarga yang benar-benar membutuhkan justru tidak memperoleh akses, sementara pihak yang relatif lebih mampu berpotensi masuk sebagai penerima manfaat.
Kedua, pemetaan potensi desa tidak boleh berhenti pada inventarisasi komoditas. Sebuah desa mungkin memiliki potensi pertanian, peternakan, atau pariwisata, tetapi potensi tersebut belum tentu otomatis menjadi peluang ekonomi yang menguntungkan. Harus ada analisis mengenai ketersediaan bahan baku, biaya produksi, kualitas produk, akses pasar, persaingan, hingga risiko usaha.
Ketiga, bantuan modal dan peralatan tidak boleh dianggap sebagai ukuran keberhasilan pemberdayaan. Masyarakat membutuhkan keterampilan, pendampingan, literasi keuangan, kemampuan pemasaran, dan akses terhadap jaringan usaha. Tanpa itu semua, bantuan berisiko menjadi aset yang tidak produktif.
Keempat, pemerintah harus mengantisipasi ketergantungan masyarakat terhadap program bantuan. Pemberdayaan seharusnya membangun kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan dan mengelola usaha secara mandiri, bukan menciptakan kebiasaan menunggu bantuan berikutnya.
Kelima, transparansi dan pengawasan harus menjadi perhatian serius. Program yang menggunakan anggaran publik wajib memiliki proses seleksi penerima manfaat yang terbuka, kriteria yang jelas, serta mekanisme pengaduan yang dapat diakses masyarakat. Tanpa pengawasan yang memadai, selalu ada risiko program lebih mudah diakses oleh kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan atau jaringan tertentu.
Keenam, keberhasilan program jangan hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, pelatihan yang diselenggarakan, atau produk yang berhasil diluncurkan. Ukuran yang jauh lebih penting adalah peningkatan pendapatan masyarakat, keberlanjutan usaha, terbukanya kesempatan kerja, dan berkurangnya kerentanan ekonomi rumah tangga.
Di sinilah pemerintah perlu membedakan antara keberhasilan administratif dan keberhasilan substantif. Keduanya tidak selalu berjalan beriringan.
Lombok Tengah Membutuhkan Pemberdayaan yang Berangkat dari Kebutuhan Desa
Secara khusus, Kabupaten Lombok Tengah memiliki karakteristik wilayah dan potensi ekonomi yang beragam. Pertanian, peternakan, pariwisata, perdagangan, serta berbagai aktivitas ekonomi masyarakat merupakan sektor yang dapat dikembangkan melalui pendekatan pemberdayaan.
Namun, pengembangan potensi tersebut tidak cukup hanya dengan menentukan satu produk unggulan untuk setiap desa. Pemerintah perlu melihat persoalan yang dihadapi masyarakat dari hulu hingga hilir.
Dalam sektor pertanian, misalnya, peningkatan produksi tidak akan banyak berarti apabila petani masih menghadapi persoalan irigasi, biaya produksi, penyimpanan hasil panen, dan keterbatasan akses pasar.
Begitu pula sektor peternakan. Pengembangan usaha peternakan harus diikuti dengan peningkatan pengetahuan pengelolaan ternak, ketersediaan pakan, kesehatan hewan, pengolahan hasil, serta jaringan pemasaran.
Pada sektor pariwisata, pengembangan potensi desa harus memperhatikan keterlibatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, kualitas pelayanan, dan distribusi manfaat ekonomi. Jangan sampai potensi wisata berkembang, tetapi masyarakat lokal hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri.
Artinya, Desa Berdaya di Lombok Tengah perlu dibangun melalui pendekatan ekosistem ekonomi desa. Pemerintah tidak cukup hanya mendorong masyarakat untuk berproduksi, tetapi juga harus membantu memastikan produk tersebut memiliki nilai tambah dan pasar yang jelas.
Pemuda Jangan Hanya Menjadi Pelengkap Program
Satu aspek yang menurut saya tidak boleh diabaikan adalah keterlibatan generasi muda dalam pembangunan desa.
Pemuda memiliki potensi besar dalam mendorong inovasi, pengembangan usaha, pemasaran digital, pengolahan produk, penguatan komunitas, hingga pengembangan ekonomi kreatif. Namun, potensi tersebut sering kali belum memperoleh ruang yang cukup dalam proses pembangunan desa.
Program Desa Berdaya seharusnya menjadi kesempatan untuk membuka ruang partisipasi pemuda secara lebih konkret. Bukan hanya dilibatkan dalam kegiatan seremonial atau menjadi peserta pelatihan, tetapi diberikan kesempatan untuk merancang, mengelola, dan mengembangkan program ekonomi yang sesuai dengan kompetensinya.
Pemerintah desa dapat membangun kolaborasi dengan organisasi kepemudaan, komunitas lokal, mahasiswa, perguruan tinggi, dan pelaku UMKM. Kolaborasi tersebut dapat diarahkan pada pelatihan kewirausahaan, penguatan kapasitas digital, pendampingan produk lokal, serta pengembangan jaringan pemasaran.
Pembangunan desa membutuhkan generasi muda yang tidak hanya menjadi penonton perubahan, tetapi turut mengambil bagian dalam proses perubahan itu sendiri.
Solusi: Mengubah Program Menjadi Gerakan Pemberdayaan
Agar Program Desa Berdaya tidak berhenti sebagai agenda administratif, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu diperkuat.
Pertama, pemerintah kabupaten bersama pemerintah desa harus melakukan pemetaan sosial dan ekonomi secara partisipatif. Data mengenai kondisi rumah tangga, keterampilan masyarakat, potensi wilayah, dan kebutuhan kelompok rentan harus diperbarui serta diverifikasi melalui musyawarah desa.
Kedua, setiap pengembangan usaha harus melalui analisis kelayakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa usaha yang dipilih memiliki bahan baku, kemampuan produksi, calon pembeli, perhitungan biaya, serta peluang keberlanjutan. Jangan sampai masyarakat diarahkan menjalankan usaha hanya karena komoditas tersebut sedang populer.
Ketiga, pendampingan harus diperkuat berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Pendamping tidak boleh hanya berperan sebagai penghubung administrasi bantuan, tetapi juga menjadi fasilitator yang membantu masyarakat meningkatkan keterampilan, mengelola usaha, dan membangun akses pasar.
Keempat, pemerintah perlu memperkuat kemitraan dengan perguruan tinggi, koperasi, UMKM, sektor swasta, dan komunitas lokal. Kolaborasi tersebut harus menghasilkan dukungan konkret, bukan sekadar penandatanganan kerja sama.
Kelima, penguatan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan selektif. BUMDes dapat berperan dalam penyediaan sarana bersama, pengumpulan produk, pengolahan, distribusi, atau pemasaran apabila memang memiliki kapasitas dan model bisnis yang layak. Namun, tidak semua usaha masyarakat harus dipaksakan berada di bawah pengelolaan BUMDes.
Keenam, pemerintah harus membangun sistem evaluasi yang transparan dan berorientasi pada dampak. Perubahan pendapatan, keberlanjutan usaha, akses pasar, kesempatan kerja, dan penurunan kerentanan rumah tangga harus menjadi indikator utama. Hasil evaluasi perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Ketujuh, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu membangun forum koordinasi lintas sektor yang melibatkan perangkat daerah, pemerintah desa, pendamping, perguruan tinggi, pelaku usaha, pemuda, dan perwakilan masyarakat. Forum ini penting untuk memastikan program tidak berjalan sendiri-sendiri dan mampu menyelesaikan hambatan yang berada di luar kewenangan satu desa.
Desa Berdaya Harus Berani Dievaluasi
Pada akhirnya, saya berpandangan bahwa Program Desa Berdaya merupakan kebijakan yang layak didukung dari sisi tujuan dan orientasi pembangunan. Namun, dukungan terhadap program tidak berarti menutup ruang kritik terhadap desain maupun pelaksanaannya.
Justru program yang membawa mandat besar untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemandirian masyarakat harus terbuka terhadap evaluasi. Pemerintah perlu berani mengakui apabila terdapat kelemahan dalam pendataan, pendampingan, pemilihan usaha, maupun pengelolaan anggaran.
Jangan sampai masyarakat hanya menjadi objek dari program yang dirancang atas nama pemberdayaan. Mereka harus menjadi bagian utama dalam menentukan kebutuhan, memilih arah usaha, mengelola sumber daya, dan mengawasi hasil pembangunan.
Bagi NTB, khususnya Kabupaten Lombok Tengah, tantangan sesungguhnya bukan sekadar bagaimana menjalankan Program Desa Berdaya, melainkan bagaimana memastikan program tersebut meninggalkan perubahan yang nyata setelah seluruh bantuan dan pendampingan berakhir.
Sebab, desa yang berdaya bukan hanya desa yang memiliki anggaran besar, bangunan baru, atau produk unggulan. Desa yang berdaya adalah desa yang masyarakatnya memiliki kemampuan, kesempatan, dan kemandirian untuk memperbaiki kehidupannya.
Jangan sampai Desa Berdaya hanya berhasil memberdayakan anggaran, tetapi gagal memberdayakan masyarakat.

Diskusi & Komentar Pembaca 0

Tulis Tanggapan Anda

Belum Ada Komentar

Jadilah yang pertama memberikan pandangan pada artikel ini.